Gedung Pemkab Mesuji Dibakar Massa

Kantor Pemkab Mesuji Dibakar Massa, Kamis (3/5/2012).

BANDAR LAMPUNG — Gedung kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Mesuji di Brabasan dibakar massa, Kamis (3/5/2012) sekitar pukul 12.45 WIB. Massa yang mengamuk dan membakar kantor Pemkab Mesuji ini berjumlah sekitar 500 orang.
Kelompok massa ini salah satunya adalah dari pendukung Wakil Bupati Mesuji Ismail Ishak. Menolak pemberhentian Ismail, sejak Senin (30/4/2012) mereka bertahan di depan Kantor Pemkab dan menyegel ruangan di kantor ini.
Kepala Polres Mesuji Ajun Komisaris Besar Nazaruddin membenarkan bahwa pembakaran kantor Pemkab itu dilakukan ratusan orang. Namun, dia tidak mengetahui persis jalannya aksi anarkistis itu.
"Soalnya, kami tadi fokus mendampingi Pak Bupati (Khamamik) di acara seminar di Bandar Lampung. Ini saya lagi di jalan ke Mesuji," tuturnya.
Ia dan Bupati Mesuji Khamamik hari ini pergi ke Bandar Lampung untuk menghadiri seminar soal infrastruktur. Namun, menurut Nazaruddin, aksi itu diduga dipicu protes sekelompok massa terkait rencana pemberhentian Ismail Ishak.

MEDIA INFORMASI

Buruh Batam Mulai Parade

 Sekitar 2.000 anggota Serikat Pekerja Metal Indonesia mulai berparade, Selasa (1/5/2012) dari kawasan industri Batamindo

BATAM,  - Sekitar 2.000 anggota Serikat Pekerja Metal Indonesia mulai berparade, Selasa (1/5/2012) dari kawasan industri Batamindo. Mereka menuju Kantor Walikota Batam.
Parade itu bagian dari peringatan Hari Buruh Internasional pada Selasa ini. Anggota Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Batam bergerak dari beberapa titik.
Dari kawasan industri Batamindo muncul parade gabungan buruh kawasan Muka Kuning dan Tanjung Uncang. Nereka berasal dari berbagai pabrik, galangan kapal, dan perusahaan lain di kedua kawasan industri tersebut.
Massa buruh menguasai kedua lajur jalan Muka Kuning-Batam Center. Perempatan Muka Kuning diblokade total sejak pukul 07.30.

MEDIA INFORMASI

Sudah Dihukum, Kader Demokrat Masih Aktif di DPRD Riau

ILUSTRASI

PEKANBARU — Partai Demokrat Riau tampak enggan melepas kadernya yang terjerat hukum. Faktanya, dua anggota DPRD Riau dari partai berlambang bintang merah putih itu, Tengku Azwir dan Thamsir Rahman, yang sudah dihukum dan menjalani persidangan dalam kasus korupsi, masih saja bertahan di gedung rakyat.

Padahal, berdasarkan aturan Pasal 339 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, setiap anggota DPR/DPRD harus diberhentikan sementara (dinonaktifkan) apabila didakwa dengan ancaman hukuman lima tahun atau menjalani dakwaan kasus tindak pidana khusus (korupsi).

Tengku Azwir sejak enam bulan lalu atau 31 Oktober 2011 telah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru sebagai terdakwa kasus korupsi penggelapan dana generator listrik sebesar Rp 7,9 miliar.

Azwir disidang dalam kapasitas sebagai mantan Sekretaris Daerah Rokan Hulu. Hakim bahkan sudah memvonis Azwir selama satu tahun penjara pada 11 April 2012. Hanya, Azwir belum dihukum badan dan sedang melakukan banding.

Adapun kader Partai Demokrat Riau lainnya, Thamsir Rahman, Wakil Ketua DPRD Riau, juga sudah menjadi terdakwa kasus korupsi di PN Pekanbaru sejak 21 Maret lalu. Sampai saat ini, Thamsir masih aktif di DPRD Riau. Ketua DPRD Riau Johar Firdaus yang dihubungi hari Minggu (29/4/2012) mengakui, Thamsir dan Azwir masih aktif di DPRD Riau. Namun, menurut Johar, dia tidak memiliki hak mengusulkan penonaktifan kedua kader Partai Demokrat itu.

"Masalah itu merupakan (persoalan) internal partai. Inisiatif penonaktifan semestinya berasal dari partai yang bersangkutan," ujar Johar.

Keputusan DPP lambat
Secara terpisah, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Riau Koko Iskandar mengatakan, pihaknya tidak mempertahankan kader partai yang tersangkut hukum. Dalam kasus Thamsir dan Azwir, pihaknya sudah menyurati Ketua Umum Partai Demokrat di Jakarta sejak kasus itu disidangkan. Namun, sampai sekarang belum ada jawaban.

"Kami belum mengambil tindakan karena belum ada keputusan atau arahan dari DPP (Partai Demokrat) di Jakarta. Selain itu, keduanya masih dapat menjalankan tugas-tugas di DPRD, jadi mereka tentu saja masih aktif. Kalau ada keputusan DPP, pasti segera kami jalankan," ujar Koko.

Terhadap Tengku Azwir yang sudah divonis hakim, kata Koko, partainya juga belum dapat mengambil tindakan mengingat Azwir tidak diperintahkan pengadilan untuk segera dipenjara. Lagi pula, yang bersangkutan masih mengajukan banding. Partai Demokrat Riau akan mengambil tindakan apabila Azwir sudah dihukum secara fisik di penjara.

Menurut Koko, kalaupun DPP Partai Demokrat di Jakarta belum mengambil tindakan, penonaktifan anggota DPRD di tingkat provinsi yang bermasalah secara hukum dapat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Badan Kehormatan (BK) DPRD Riau. Namun, sampai kemarin, BK DPRD Riau belum melakukan pembicaraan terkait masalah itu.

MEDIA INFORMASI

Lubuak Paraku Cenderung Terabaikan

ILUSTRASI

PADANG -- Kawasan wisata Sungai Lubuak Paraku, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat, cenderung terabaikan. Tampak tidak banyak pengunjung yang mendatangi lokasi wisata itu pada Sabtu (28/4/2012) pagi.

Hingga menjelang siang hanya tampak empat orang remaja putra dan tiga remaja putri yang singgah di lokasi wisata itu. Salah seorang pengelola kedai makanan, Ade Pramita (18) mengatakan, pengunjung cenderung lebih banyak datang pada hari Minggu, namun jumlahnya juga relatif tidak banyak.

Lokasi wisata yang relatif dekat dari pusat kota itu menyajikan suasana sejuk dan aliran air yang jernih. Beragam jenis tumbuhan dan sejumlah jenis capung serta kupu-kupu juga bisa diamati dari jarak dekat.
Kesan terabaikan tidak terelakkan, karena sampah-sampah plastik pembungkus penganan terlihat berserak di sejumlah sudut. Selain itu sejumlah fasilitas pendukung, seperti ruang ganti baju juga tidak terawat.

MEDIA INFORMASI

Kejati Tetapkan Kadis Kelautan Sulselbar Tersangka Korupsi

Ungkapan kekecewaan masyarakat terhadap perilaku korupsi tertuang dalam grafiti di kawasan Simprug, Jakarta, Kamis (26/4). Menurut catatan Kementerian Dalam Negeri, hingga 2012 ada 173 kepala daerah yang tersangkut berbagai kasus korupsi. Para kepala daerah itu tersangkut dengan berbagai status yang melekat pada mereka, mulai dari saksi, tersangka, terdakwa, hingga terpidana.

MAKASSAR -- Asisten Pidana Khusus Kejati Sulselbar, Chaerul Amir, di Makassar, Jumat, mengatakan, pihaknya telah menetapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, HH, menjadi tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi.
   
"Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar), dari kasus-kasus itu ditemukan bukti kerugian negara yang nilainya mencapai miliaran rupiah," ujarnya.
   
Ia mengatakan, hasil penyelidikan yang dilakukan anggota penyelidik pidana khusus, terungkap bukti kejahatan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam pengadaan empat unit kapal motor (KM) jenis ’fiber’ pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Barat (Sulbar) tahun 2011.
   
Dalam pelaksanaannya, jelasnya, proyek pengadaan kapal motor yang harusnya sudah ada itu, hingga kini belum 100 persen tuntas, padahal proses pencairan anggarannya dilakukan secara langsung sebesar Rp5,3 miliar pada Desember 2011.
   
Dikatakan, dari peninjauan anggota penyidik di lapangan hanya menemukan satu unit kapal motor berkapasitas 30 ’gross tonase’ (GT) yang seharusnya sebanyak empat unit dengan anggaran per kapalnya sekitar Rp 1,3 miliar.
   
Tersangka Kepala Dinas (Kadis) DKP, berinitial HH ini, dalam pengadaan kapal-kapal tersebut menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK).
   
"Anggaran sudah dicairkan 100 persen di bulan Desember tahun lalu, sedangkan pengadaan kapalnya baru satu unit yang harusnya empat unit. Anggaran sebesar Rp 5,2 miliar itu sudah masuk ke rekening PPK dan KPA sejak tahun lalu, tapi kapalnya tidak ada," ujarnya.
   
Atas perbuatannya itu, penyidik menjeratnya dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pasal 3 (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara.
   
Selain itu, demikian Chaerul Amir, HH juga dianggap melanggar aturan pada Pasal 21 (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sertaPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.

MEDIA INFORMASI

Teripang Jenis Ekonomis Nyaris Habis

TRIPANG

PADANG — Sejumlah teripang jenis ekonomis yang berada di kawasan perairan Pulau Marak, Nagari Sungai Pinang, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, sudah nyaris habis. Hal itu disebabkan berlebihannya usaha penangkapan di kawasan tersebut.
Dosen Jurusan Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta, Elifitrida, mengatakan, penangkapan dilakukan penyelam dari Painan, Pesisir Selatan, dan bahkan dari Madura, Jawa Timur. "Nelayan sekitar justru cenderung tidak memanfaatkan potensi kelautan itu sebelumnya," kata Elifitrida, Rabu (25/4/2012), di Padang, Sumatera Barat.
Ia menyebutkan, saat ini yang tersisa di wilayah perairan itu hanya jenis teripang hitam (Holothuria nubilis). Jenis itu cenderung tidak memiliki nilai ekonomis karena kulit daging yang tipis.
Teripang yang paling memiliki nilai ekonomis itu adalah jenis teripang pasir (Holothuria scabra) dan inilah yang cenderung sudah habis.
Saat ini, selain teripang hitam dan teripang pasir, diketahui pula jenis teripang grido (Holothuria vittensis), teripang susu (Holothuria rigida), teripang olok-olok (Holothuria marmorata), teripang batu keling (Holothuria edulis), teripang patola (Holothuria argus), teripang gama (Stichopus variegatus), dan teripang nanas (Stichopus ananas).

MEDIA INFORMASI

Landas Pacu Bandara Fatmawati Dipertebal

ILUSTRASI Landasan pacu 

BENGKULU- Landas pacu bandar udara Fatmawati Bengkulu dipertebal 7,5 sentimeter sehingga kekuatannya pun meningkat. Ini diharapkan semakin membuka kesempatan bandara Fatmawati didarati pesawat berbada lebar.

Dengan kekuatan 40 PCN, pesawat sekelas Boeing 737-900ER yang mendarat masih terbatas. Setelah kekuatan landas pacunya meningkat pesawat yang lebih besar juga bisa mendarat.

-- Budi Djatmiko

Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Bengkulu Budi Djatmiko, Rabu (25/4/2012), mengatakan, saat ini kekuatan landas pacu bandara Fatmawati sekitar 40 PCN (pavement classification number). Setelah bertambah tebal 7,5 sentimeter diharapkan kekuatannya meningkat jadi 50 PCN.
"Dengan kekuatan 40 PCN, pesawat sekelas Boeing 737-900ER yang mendarat masih terbatas. Setelah kekuatan landas pacunya meningkat pesawat yang lebih besar juga bisa mendarat," kata Budi.
Selama ini, dalam sehari ada tujuh pesawat dari empat maskapai penerbangan yang mendarat di Bengkulu dari Jakarta. Pada umumnya pesawat yang dipakai pada rute Jakarta-Bengkulu ini ialah Boeing 737-400.
Selain itu, ada pula satu penerbangan perintis dari maskapai PT Nusantara Buana Airlines yang melayani rute Bengkulu-Mukomuko-Padang.

MEDIA INFORMASI